LAPORAN KEUANGAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN SARMI TAHUN ANGGARAN 2008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusun Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

  1. Laporan Realisasi Anggaran 2008
  2. Neraca Tahun 2008
  3. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2008
  4. Rincian/Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dinas Kehutanan tahun 2008.

Demikian Laporan ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan menunjukkan transparansi atas laporan keuangan ini.

Sarmi,   Desember 2008

Penyusun

BAB I

 

PENDAHULUAN

1.1.    Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka telah ditetapkan peraturan serta system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari system pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan elemen pemerintahan daerah yang telah diberi kewenangan mengelola anggaran dan barang milik daerah. Dengan demikian diwajibkan mengelola keuangannya sesuai aturan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dengan baik. Penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan subsistem dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian tujuan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimaksud agar dapat dinilai anggaran dan kinerja dari masing-masing SKPD serta penyelenggaran pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik agar dapat dinilai atau diukur. Pengelolaan anggaran SKPD yang baik akan berpengaruh pada peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang akan berdampak pula pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan keuangan tahun 2008 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sarmi sebagai Pertanggung Jawaban Pengelolaan APBD Dinas Kehutanan Tahun 2008 yang mana telah diselenggarakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan system pengendalian intern yang memadai, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.    Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pada dasarnya buah pikiran yang melatar belakangi terbitnya peraturan perundang-undangan laporan keuangan SKPD adalah keinginan untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

  1. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Sarmi;
  4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(lembaran Negara tahun 2003 No. 47, tambahan lembaran Negara No. 4286);
  5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(lembaran Negara Tahun 2004 No. 5, tambahan lembaran Negara No. 4355);
  6.  Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 No. 2009, tambahan lembaran Negara No. 4027);
  7. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (lembaran Negara Tahun 2005 No. 49, tambahan lembaran Negara Tahun 2005 No. 4503);
  8. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2005 No. 140, tambahan lembaran Negara Tahun 2005 No. 4578);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 terntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi No. 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi No. Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2008;
  13. Peraturan Bupati Kabupaten Sarmi No. Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2008;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi No.   Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2008;
  15. Peraturan Kabupaten Sarmi No.   Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sarmi Tahun Anggaran 2008.

1.3.    Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

Bab.  I.       Pendahuluan

1.1.    Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.2.    Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.3.    Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab. II.       Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja SKPD

2.1.    Kebijakan Keuangan

2.2.    Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab. III.      Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

                  3.1.    Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2.    Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. IV.      Kebijakan Akuntansi

4.1.    Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.2.    Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3.    Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab. V.       Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

5.1.    Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan (Khusus untuk SKPKD)

5.1.4. Aset

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas Dana

Bab. VI.      Penjelasan atas Informasi-Informasi Non keuangan

 

Bab. VII.     Penutup

 

 

 

BAB II

 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

 

2.1         Kebijakan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan posisi dan kondisi keuangan/fiskal entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting posisi dan kondisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran, dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasarsuratutang negara.

Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Dengan demikian realisasi penggunaan dana harus jelas dan tepat sasaran guna mencapai target atau tujuan yang ingin dicapai.

Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi tahun anggaran 2008 telah dimaksimalkan.  ± 99,82 % anggaran terealisasi guna membiayai program dan kegiatan yang yang telah direncanakan. Jumlah anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi tahun anggaran 2008 adalah Rp. 3.700.650.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Sarmi. Dana tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sebagai berikut :

1.   Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan:

  1. Penyediaan jasasuratmenyurat;
  2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  3. Penyediaan alat tulis kantor;
  4. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
  5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  6. Penyediaan peralatan rumah tangga;
  7. Penyediaan makanan dan minuman;
  8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
  9. Pelayanan administrasi perkantoran.

2.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
  2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
  3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

3.   Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

  1. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hasil Hutan;

2.   Diklat Teknis Pengelolaan Saawmill dan Sistem Informasi Geografis.

4.   Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

  1. Pembangunan Pos Pengawasan Peredaran Hasil Hutan.
  1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
    1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah.

2.2         Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

 


 

BAB III

 

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

 

1.1         Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

 

3.1.1. Anggaran Belanja dan Estimasi Pendapatan

Selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 / Tahun Anggaran 2008, Dinas Kehutanan menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp 3.700.650.000,00 yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan sub dinas di lingkup Dinas Kehutanan. Tidak terdapat estimasi pendapatan yang dialokasikan pada Dinas Kehutanan untuk Tahun Anggaran 2008.

3.1.2. Realisasi Pendapatan dan Belanja

Dari anggaran pengeluaran tersebut terealisasi sebesar Rp 3.694.380.000,00 atau 99,82 % dari total anggaran sebesar Rp 3.700.650.000,00. Tidak Terdapat realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2008 untuk Dinas Kehutanan.

3.1.3. Neraca

Posisi keuangan Dinas Kehutanan pada 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp 1.570.156.583,00; Kewajiban sebesar Rp 4.776.583,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp 1.565.380.000,00. Jumlah Aset sebesar Rp 1.570.156.583,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 4.776.583,00, dan Aset Tetap sebesar Rp 1.565.380.000,00. Jumlah Kewajiban sebesar Rp 4.776.583,00; terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp 4.776.583,00, dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,00. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp 1.565.380.000,00; terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 0,00, dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 1.565.380.000,00.

1.2         Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ditemuai adanya hambatan dan kendala yang berarti. Semua anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah disusun sesuai dengan rencana. Hanya saja dalam pencapaian target tidak dapat 100 % dikarenakan :

  1. Adanya penghematan – penghematan dalam pelaksanaan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dari anggaran yang tersedia.
  2. Adanya realisasi dengan nilai angka yang tidak bulat. Seperti contohnya pembayaran rekening listrik, telepon dan lain-lain.

 

 

BAB IV

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI

 

4.1         Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah (KUD) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluran dari rekening KUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Sub Bagian Verifikasi Bagian Keuangan Kabupaten Sarmi.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening KUD atau pada saat dikeluarkan dari rekening KUD.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual, yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana, dengan uraian sebagai berikut :

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat aset diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, dan aset nonlancar.

􀂃 Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas;

􀂃 Diklasifikasikasi sebagai aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.

Pengukuran/penilaian Aset :

a. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahanbaku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

d. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

f. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahanbaku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

g. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

􀂃 Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

􀂃 Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

􀂃 Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

􀂃 Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat dan pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban diklasifikasikan sebaga kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

􀂃 Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan

􀂃 Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah, yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar , ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

4.2         Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

  1. Laporan realisasi anggaran basis pengukurannya menggunakan basis kas (cash basic);
  2. Neraca basis pengukurannya menggunakan basis akrual (ada utang/piutang).

 

4.3         Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi yang digunakan dalam penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan pada:

  1. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
  2. Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (Generally Accepted Accounting Principles)
  3. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)yang mengatur :
    1. Pengukuran (nilai yang di catat);
    2. Pengakuan (waktu dicatat);
    3. Pengungkapan (dimana dan bagaimana).

 

 

 BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

 

5.1.1    Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

1. Realisasi Anggaran

5.1.1                Pendapatan

Pendapatan                                                                                                           Rp 0,00

Tidak terdapat pendapatan yang menjadi target Dinas Kehutanan pada Tahun Anggaran 2008.

5.1.2                Belanja

Belanja Negara                                                                        Rp 3.694.203.417,00

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip – prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA/DPA. Belanja Dinas Kehutanan meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.694.203.417,00 atau sebesar 99,82 % dari pagu anggaran sebesar Rp 3.700.650.000,00. Anggaran belanja dan realisasi per jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut :

Kode Jenis Belanja

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Belanja

Persentase

1

2

3

4

5= ( 4 / 3 ) * 100%

51

Belanja Pegawai

919.911.000

919.165.000

52

Belanja Barang

1.213.689.000

1.209.658.417

53

Belanja Modal

1.567.050.000

1.565.380.000

Jumlah

3.700.650.000

3.694.203.417

 

Anggaran dan realisasi belanja modal dapat dirinci sebagai berikut :

Kode Belanja

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Belanja

Persentase

1

2

3

4

5= ( 4 / 3 ) * 100%

523

Belanja Modal Tanah

18.750.000

18.750.000

523

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.357.600.000

1.355.930.000

523

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

120.000.000

120.000.000

523

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

-

-

-

523

Belanja Aset Lainnya

70.700.000

70.700.000

Jumlah

1.567.050.000

1.565.380.000

 

Tidak tercapainya target keuangan sebesar Rp.,00 atau 15,85  % disebabkan antara lain :

1. Belanja pegawai hanya terealisasi sebesarRp. 919.165.000,00 atau sebesar 99,94 % dari  anggarannya sebesar Rp 919.911.000,00, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp 600.000,00 atau 0,01% dari total anggaran sebesar Rp 3.700.650.000,00.

2. Belanja barang terealisasi sebesar Rp. 1.209.658.417,00 atau sebesar 89,97 % dari anggarannya sebesar Rp 1.213.689.000,00, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp 161.094.504,00 atau 1,96 % dari total anggaran sebesar Rp  3.700.650.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya penghematan – penghematan dalam pelaksanaan belanja barang dari anggaran yang tersedia.

3. Belanja modal terealisasi sebesar Rp 1.565.380.000,00 atau sebesar 79,34 % dari anggarannya sebesar Rp 1.567.050.000,00, sehingga tidak terealisasi sebesar Rp 1.137.745.000,00 atau 13,88 %. dari total anggaran sebesar Rp 3.700.650.000,00. Hal tersebut disebabkan adanya penghematan – penghematan dalam pelaksanaan belanja modal dari anggaran yang tersedia.

2. Neraca

a. Kas di Bendahara Pengeluaran                                         Rp 4.776.583,00

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2008sebesar Rp. 4.776.583,-.

b. Persediaan Rp 0,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat saldo Persediaan pada tanggal 31 Desember 2008.

 

5.1.3                Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. anggaran. Pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening KUD atau pada saat dikeluarkan dari rekening KUD. Tidak terdapat saldo dan transaksi pembiayaan di Dinas Kehutanan pada tanggal 31 Desember 2008.

5.1.4                Aset

            Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.565.380.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap

Saldo Awal

Mutasi

Saldo Akhir

Tambah

Mutasi

1

2

3

4

5

Tanah

-

18.750.000

-

18.750.000

Peralatan dan Mesin

-

1.355.930.000

-

1.355.930.000

Gedung dan Bangunan

-

120.000.000

-

120.000.000

Jalan, Irigasi dan Bangunan

-

-

-

-

Aset Tetap Lainnya

-

70.700.000

-

70.700.000

Konstruksi Dalam Pengerjaan

-

-

-

-

Jumlah

-

1.565.380.000

-

1.565.380.000

 

Mutasi tambah aset tetap sebesar Rp 1.565.380.000,00, terdiri dari :

• Pembelian Rp. 1.445.380.000,00

• Penyelesaian Pembangunan Rp 120.000.000,00

5.1.5                Kewajiban                                                                    Rp. 4.776.583,-

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat dan pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban diklasifikasikan sebaga kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun kewajiban jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

􀂃 Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan

􀂃 Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Untuk Kewajiban Jangka Pendek  pada tanggal 31 Desember 2008 di Dinas Kehutanan terdapat saldo sebesar Rp. 4.776.583,- sebagai utang jangka pendek lainnya.

 

5.1.6                Ekuitas Dana

Ekuitas Dana Lancar                                                    Rp 0,00

Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek. Tidak terdapat Saldo untuk Ekuitas Dana Lancar pada pada tanggal 31 Desember 2008

Ekuitas Dana Inventasi, diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 1.565.380.000,00

Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap. Ekuitas dana investasi pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 1.565.380.000,00.

(Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap).

           

 


 BAB VI

 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

 

INFORMASI NON KEUANGAN

a. Dinas Kehutanan terletak di Komplek Perkantoran Dinas Otonom , Kota Baru Petam   Kabupaten Sarmi, Telepon : (0966) ; Faksimili : (0966)   ; Email : -  ; Website :  -

b. Dinas Kehutanan adalah lembaga struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Sarmi; mempunyai tugas :

1) Merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang pembangunan di bidang  kehutanan di wilayah kabupaten sarmi.

c. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama periode pelaporan, seperti:

1) Pada tahun 2008 Sub Dinas Kehutanan pisah dari Dinas Pertanian dan berdiri menjadi Dinas Kehutanan.

2) Meskipun dalam standar di atur bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan, dan metode penyusutan, namun laporan keuangan tahun 2008 belum dapat menyajikan akun akumulasi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 7. karena belum adanya ketentuan yang mengatur tentang masa manfaat dan penggolongan aset tetap.

d. Berikut akan di jelaskan informasi mengenai input, output, outcome dari tiap program dan kegiatan yang ada yaitu:

No.

Uraian Program dan Kegiatan

Input

Output

Outcome

 
 

 

 

 

BAB VII

 

PENUTUP

 

  1. Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi Tahun 2008 disusun berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 yang terdiri atas : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.
  2. Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebesar Rp 3.694.203.417,00 atau sebesar 99,82 % dari pagu anggaran sebesar Rp 3.700.650.000,00. Anggaran belanja dan realisasi per jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut :

Kode Jenis Belanja

Uraian

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Belanja

Persentase

1

2

3

4

5= ( 4 / 3 ) * 100%

51

Belanja Pegawai

919.911.000

919.165.000

52

Belanja Barang

1.213.689.000

1.209.658.417

53

Belanja Modal

1.567.050.000

1.565.380.000

Jumlah

3.700.650.000

3.694.203.417

 

  1. Posisi keuangan Dinas Kehutanan pada 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp 1.570.156.583,00; Kewajiban sebesar Rp 4.776.583,00 dan Ekuitas Dana sebesar Rp 1.565.380.000,00. Jumlah Aset sebesar Rp 1.570.156.583,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 4.776.583,00, dan Aset Tetap sebesar Rp 1.565.380.000,00. Jumlah Kewajiban sebesar Rp 4.776.583,00; terdiri dari kewajiban jangka pendek Rp 4.776.583,00, dan kewajibanjangka panjang sebesar Rp 0,00. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp 1.565.380.000,00; terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp 0,00, dan ekuitas dana investasi sebesar Rp 1.565.380.000,00.
  2. Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar diatas, maka pelaksanaan APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi sampai dengan 31 Desember 2008 pada umumnya berjalan lancer dan telah mencapai target kinerja keuangan dan pertanggung jawaban anggaran yang telah ditetapkan. Namun perlu diketahui, bahwa disamping hasil yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan hambatan yang mana itu harus dihadapi untuk tercapainya keberhasilan tugas-tugas Dinas Kehutanan yang akan datang.
KABUPATEN SARMI
RINCIAN/PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2008
URUSAN PEMERINTAHAN : KEHUTANAN
ORGANISASI : DINAS KEHUTANAN
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Pagu Anggaran SPMU Realisasi Sisa (Rp) % Dasar Hukum dan Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7 = 5 – 3 8 9
2.02.01.00.00.4 Pendapatan Daerah 0 0 0 0 0
2.02.01.00.00.4 Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 0
2.02.01.00.00.5 Belanja Daerah 5,937,945,000 5,605,445,000 5,597,720,102 7,724,898 (340,224,898) (5.73)
2.02.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 0 0 0 0 0
2.02.01.00.00.5.2 Belanja Langsung 5,937,945,000 5,605,445,000 5,597,720,102 7,724,898 (340,224,898) (5.73)
2.02.01.01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02.01.01.01 Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16,400,000 16,400,000 16,392,500 7,500 (7,500) (0.05)
2.02.01.01.01.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,400,000 16,400,000 16,392,500 7,500 (7,500) (0.05)
2.02.01.01.01.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16,400,000 16,400,000 16,392,500 7,500 (7,500) (0.05)
2.02.01.01.01.5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 16,400,000 16,400,000 16,392,500 7,500 (7,500) (0.05)
2.02.01.01.02 Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22,800,000 22,800,000 22,619,827 180,173 (180,173) (0.79)
2.02.01.01.02.5.2.2 Belanja barang dan jasa 22,800,000 22,800,000 22,619,827 180,173 (180,173) (0.79)
2.02.01.01.02.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22,800,000 22,800,000 22,619,827 180,173 (180,173) (0.79)
2.02.01.01.02.5.2.2.03.01 Belanja Telepon 18,000,000 18,000,000 17,957,862 42,138 (42,138) (0.23)
2.02.01.01.02.5.2.2.03.03 Belanja Listrik 4,800,000 4,800,000 4,661,965 138,035 (138,035) (2.88)
2.02.01.01.10 Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0.00
2.02.01.01.10.5.2.2 Belanja barang dan jasa 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0.00
2.02.01.01.10.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0.00
2.02.01.01.10.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0 0 0.00
2.02.01.01.11 Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,000,000 5,000,000 4,819,000 181,000 (181,000) (3.62)
2.02.01.01.11.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000 5,000,000 4,819,000 181,000 (181,000) (3.62)
2.02.01.01.11.5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,000,000 5,000,000 4,819,000 181,000 (181,000) (3.62)
2.02.01.01.11.5.2.2.06.01 Belanja Cetak 5,000,000 5,000,000 4,819,000 181,000 (181,000) (3.62)
2.02.01.01.12 Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,000,000 2,000,000 1,998,000 2,000 (2,000) (0.10)
2.02.01.01.12.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000 2,000,000 1,998,000 2,000 (2,000) (0.10)
2.02.01.01.12.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000 2,000,000 1,998,000 2,000 (2,000) (0.10)
2.02.01.01.12.5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2,000,000 2,000,000 1,998,000 2,000 (2,000) (0.10)
2.02.01.01.14 Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,000,000 2,000,000 1,980,000 20,000 (20,000) (1.00)
2.02.01.01.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000 2,000,000 1,980,000 20,000 (20,000) (1.00)
2.02.01.01.14.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,000,000 2,000,000 1,980,000 20,000 (20,000) (1.00)
2.02.01.01.14.5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2,000,000 2,000,000 1,980,000 20,000 (20,000) (1.00)
2.02.01.01.17 Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman 12,650,000 12,650,000 12,649,000 1,000 (1,000) (0.01)
2.02.01.01.17.5.2.2 Belanja barang dan jasa 12,650,000 12,650,000 12,649,000 1,000 (1,000) (0.01)
2.02.01.01.17.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 12,650,000 12,650,000 12,649,000 1,000 (1,000) (0.01)
2.02.01.01.17.5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12,650,000 12,650,000 12,649,000 1,000 (1,000) (0.01)
2.02.01.01.18 Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 306,350,000 306,350,000 306,300,000 50,000 (50,000) (0.02)
2.02.01.01.18.5.2.2 Belanja barang dan jasa 306,350,000 306,350,000 306,300,000 50,000 (50,000) (0.02)
2.02.01.01.18.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 306,350,000 306,350,000 306,300,000 50,000 (50,000) (0.02)
2.02.01.01.18.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 142,000,000 142,000,000 142,000,000 0 0 0.00
2.02.01.01.18.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 164,350,000 164,350,000 164,300,000 50,000 (50,000) (0.03)
2.02.01.01.19 Kegiatan : Pelayanan Administrasi Perkantoran 556,800,000 556,800,000 556,800,000 0 0 0.00
2.02.01.01.19.5.2.1 Belanja pegawai 556,800,000 556,800,000 556,800,000 0 0 0.00
2.02.01.01.19.5.2.1.01 Honorarium PNS 328,800,000 328,800,000 328,800,000 0 0 0.00
2.02.01.01.19.5.2.1.01.03 Honorarium PNS Lainnya 328,800,000 328,800,000 328,800,000 0 0 0.00
2.02.01.01.19.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 228,000,000 228,000,000 228,000,000 0 0 0.00
2.02.01.01.19.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 228,000,000 228,000,000 228,000,000 0 0 0.00
2.02.01.02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.02.01.02.20 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00
2.02.01.02.20.5.2.2 Belanja barang dan jasa 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00
2.02.01.02.20.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00
2.02.01.02.20.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00
2.02.01.02.22 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3,000,000 3,000,000 2,997,500 2,500 (2,500) (0.08)
2.02.01.02.22.5.2.2 Belanja barang dan jasa 3,000,000 3,000,000 2,997,500 2,500 (2,500) (0.08)
2.02.01.02.22.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 3,000,000 3,000,000 2,997,500 2,500 (2,500) (0.08)
2.02.01.02.22.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 3,000,000 3,000,000 2,997,500 2,500 (2,500) (0.08)
2.02.01.02.24 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16,000,000 16,000,000 15,901,775 98,225 (98,225) (0.61)
2.02.01.02.24.5.2.2 Belanja barang dan jasa 16,000,000 16,000,000 15,901,775 98,225 (98,225) (0.61)
2.02.01.02.24.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 16,000,000 16,000,000 15,901,775 98,225 (98,225) (0.61)
2.02.01.02.24.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 16,000,000 16,000,000 15,901,775 98,225 (98,225) (0.61)
2.02.01.02.28 Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5,000,000 5,000,000 4,947,000 53,000 (53,000) (1.06)
2.02.01.02.28.5.2.2 Belanja barang dan jasa 5,000,000 5,000,000 4,947,000 53,000 (53,000) (1.06)
2.02.01.02.28.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 5,000,000 5,000,000 4,947,000 53,000 (53,000) (1.06)
2.02.01.02.28.5.2.2.02.05 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 5,000,000 5,000,000 4,947,000 53,000 (53,000) (1.06)
2.02.01.16 Program : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
2.02.01.16.08 Kegiatan : Penanaman Tanaman Produktif Pada Lahan Kritis (OTSUS 2008) 300,000,000 300,000,000 299,500,000 500,000 (500,000) (0.17)
2.02.01.16.08.5.2.1 Belanja pegawai 31,400,000 31,400,000 31,400,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.1.01 Honorarium PNS 31,400,000 31,400,000 31,400,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26,400,000 26,400,000 26,400,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.2 Belanja barang dan jasa 263,400,000 263,400,000 262,900,000 500,000 (500,000) (0.19)
2.02.01.16.08.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 148,500,000 148,500,000 148,500,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 148,500,000 148,500,000 148,500,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 73,000,000 73,000,000 72,500,000 500,000 (500,000) (0.68)
2.02.01.16.08.5.2.2.03.04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 5,000,000 5,000,000 4,500,000 500,000 (500,000) (10.00)
2.02.01.16.08.5.2.2.03.12 Belanja Jasa Kantor Lainnya 68,000,000 68,000,000 68,000,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.2.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 7,500,000 7,500,000 7,500,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 34,400,000 34,400,000 34,400,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34,400,000 34,400,000 34,400,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.3 Belanja modal 5,200,000 5,200,000 5,200,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 5,200,000 5,200,000 5,200,000 0 0 0.00
2.02.01.16.08.5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian Kecil (APK) 5,200,000 5,200,000 5,200,000 0 0 0.00
2.02.01.17 Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
2.02.01.17.06 Kegiatan : Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hasil Hutan 330,000,000 330,000,000 323,660,500 6,339,500 (6,339,500) (1.92)
2.02.01.17.06.5.2.1 Belanja pegawai 323,400,000 323,400,000 317,310,500 6,089,500 (6,089,500) (1.88)
2.02.01.17.06.5.2.1.01 Honorarium PNS 86,400,000 86,400,000 84,810,500 1,589,500 (1,589,500) (1.84)
2.02.01.17.06.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 86,400,000 86,400,000 84,810,500 1,589,500 (1,589,500) (1.84)
2.02.01.17.06.5.2.1.02 Honorarium Non PNS 237,000,000 237,000,000 232,500,000 4,500,000 (4,500,000) (1.90)
2.02.01.17.06.5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 237,000,000 237,000,000 232,500,000 4,500,000 (4,500,000) (1.90)
2.02.01.17.06.5.2.2 Belanja barang dan jasa 6,600,000 6,600,000 6,350,000 250,000 (250,000) (3.79)
2.02.01.17.06.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,500,000 3,500,000 3,500,000 0 0 0.00
2.02.01.17.06.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.06.5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0 0.00
2.02.01.17.06.5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3,100,000 3,100,000 2,850,000 250,000 (250,000) (8.06)
2.02.01.17.06.5.2.2.11.04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 3,100,000 3,100,000 2,850,000 250,000 (250,000) (8.06)
2.02.01.17.14 Kegiatan : Perlindungan dan Konservasi SDA (Penanaman Tanaman Produktif di Pinggir Jalan/DAK-DAU) 1,048,300,000 1,045,800,000 1,045,800,000 0 (2,500,000) (0.24)
2.02.01.17.14.5.2.1 Belanja pegawai 58,200,000 58,200,000 58,200,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.1.01 Honorarium PNS 58,200,000 58,200,000 58,200,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 58,200,000 58,200,000 58,200,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.2 Belanja barang dan jasa 920,100,000 920,100,000 920,100,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 403,000,000 403,000,000 403,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.2.02.02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 403,000,000 403,000,000 403,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 480,000,000 480,000,000 480,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.2.03.15 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 480,000,000 480,000,000 480,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 37,100,000 37,100,000 37,100,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 37,100,000 37,100,000 37,100,000 0 0 0.00
2.02.01.17.14.5.2.3 Belanja modal 70,000,000 67,500,000 67,500,000 0 (2,500,000) (3.57)
2.02.01.17.14.5.2.3.09 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 70,000,000 67,500,000 67,500,000 0 (2,500,000) (3.57)
2.02.01.17.14.5.2.3.09.05 Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian Kecil (APK) 70,000,000 67,500,000 67,500,000 0 (2,500,000) (3.57)
2.02.01.17.15 Kegiatan : Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hasil Hutan 857,925,000 527,925,000 527,635,000 290,000 (330,290,000) (38.50)
2.02.01.17.15.5.2.1 Belanja pegawai 16,200,000 16,200,000 16,200,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.1.01 Honorarium PNS 16,200,000 16,200,000 16,200,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16,200,000 16,200,000 16,200,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.2 Belanja barang dan jasa 586,725,000 436,725,000 436,435,000 290,000 (150,290,000) (25.62)
2.02.01.17.15.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20,000,000 20,000,000 19,910,000 90,000 (90,000) (0.45)
2.02.01.17.15.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 20,000,000 20,000,000 19,910,000 90,000 (90,000) (0.45)
2.02.01.17.15.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 150,000,000 0 0 0 (150,000,000) (100.00)
2.02.01.17.15.5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 150,000,000 0 0 0 (150,000,000) (100.00)
2.02.01.17.15.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 120,000,000 120,000,000 119,825,000 175,000 (175,000) (0.15)
2.02.01.17.15.5.2.2.03.19 Belanja Penunjang Operasional Kegiatan 120,000,000 120,000,000 119,825,000 175,000 (175,000) (0.15)
2.02.01.17.15.5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100,350,000 100,350,000 100,350,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 100,350,000 100,350,000 100,350,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.2.13 Belanja Pakaian Kerja 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,000,000 100,000,000 100,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 96,375,000 96,375,000 96,350,000 25,000 (25,000) (0.03)
2.02.01.17.15.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 42,675,000 42,675,000 42,650,000 25,000 (25,000) (0.06)
2.02.01.17.15.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 53,700,000 53,700,000 53,700,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.3 Belanja modal 255,000,000 75,000,000 75,000,000 0 (180,000,000) (70.59)
2.02.01.17.15.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 75,000,000 75,000,000 75,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.3.01.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 75,000,000 75,000,000 75,000,000 0 0 0.00
2.02.01.17.15.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 70,000,000 0 0 0 (70,000,000) (100.00)
2.02.01.17.15.5.2.3.03.12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 70,000,000 0 0 0 (70,000,000) (100.00)
2.02.01.17.15.5.2.3.05 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor 110,000,000 0 0 0 (110,000,000) (100.00)
2.02.01.17.15.5.2.3.05.04 Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 110,000,000 0 0 0 (110,000,000) (100.00)
2.02.01.20 Program : Perencanaan dan Pengembangan Hutan
2.02.01.20.03 Kegiatan : Diklat Pemetaan dan Pembuatan Peta Administratif 1,765,425,000 1,765,425,000 1,765,425,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.1 Belanja pegawai 1,083,600,000 1,083,600,000 1,083,600,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.1.01 Honorarium PNS 92,100,000 92,100,000 92,100,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 92,100,000 92,100,000 92,100,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.1.05 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 991,500,000 991,500,000 991,500,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.1.05.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 991,500,000 991,500,000 991,500,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.2 Belanja barang dan jasa 181,825,000 181,825,000 181,825,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 171,825,000 171,825,000 171,825,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39,675,000 39,675,000 39,675,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 132,150,000 132,150,000 132,150,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.3 Belanja modal 500,000,000 500,000,000 500,000,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.3.10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.3.10.05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.3.12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 0.00
2.02.01.20.03.5.2.3.12.05 Belanja Modal Pengadaan Scanner 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 0.00
2.02.01.21 Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.02.01.21.01 Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah 666,295,000 666,295,000 666,295,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3 Belanja modal 666,295,000 666,295,000 666,295,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3.02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 456,295,000 456,295,000 456,295,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3.02.10 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengelola Sampah 456,295,000 456,295,000 456,295,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3.18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 210,000,000 210,000,000 210,000,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3.18.02 Belanja Modal Pengadaan Teodolite 42,000,000 42,000,000 42,000,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3.18.04 Belanja Modal Pengadaan Alat GPS 126,000,000 126,000,000 126,000,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3.18.09 Belanja Modal Pengadaan Salinometer 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0 0 0.00
2.02.01.21.01.5.2.3.18.10 Belanja Modal Pengadaan pH Meter 21,000,000 21,000,000 21,000,000 0 0 0.00
Jumlah Belanja 5,937,945,000 5,605,445,000 5,597,720,102 7,724,898 (340,224,898) (5.73)
Surplus (Defisit) (5,937,945,000) (5,605,445,000) (5,597,720,102) (7,724,898) 340,224,898 (5.73)
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS KEHUTANAN
NERACA
Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2007
U r a i a n Cat. No Tahun 2008 (Rp) Tahun 2007 (Rp)
ASET
ASET LANCAR
    Kas
        Kas di Kas Daerah 0 0
        Kas di Bendahara Penerimaan 0 0
        Kas di Bendahara Pengeluaran 7,724,898 4,686,583
    Investasi Jangka Pendek
    Piutang
        Piutang Pajak 0 0
        Piutang Retribusi 0 0
        Piutang Dana Bagi Hasil 0 0
        Piutang Dana Alokasi Umum 0 0
        Piutang Dana Alokasi Khusus 0 0
        Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD 0 0
        Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0 0
        Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah 0 0
        Piutarg Lain – Lain 0 0
    Persediaan 0 0
    Jumlah Aset Lancar 7,724,898 4,686,583
INVESTASI JANGKA PANJANG
    Investasi Non Permanen
        Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0 0
        Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0 0
        Investasi Non Permanen Lainnya 0 0
       Jumlah Investasi Non Permanen 0 0
    Investasi  Permanen
        Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0 0
        Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan 0 0
        Penyertaan Modal Perusahaan Patungan 0 0
        Investasi Permanen Lainnya 0 0
       Jumlah Investasi Permanen 0 0
Jumlah Investasi Jangka Panjang 0 0
ASET TETAP
    Tanah 75,000,000 18,750,000
        Tanah 75,000,000 18,750,000
    Peralatan dan Mesin 1,321,595,000 689,635,000
        Alat-Alat Berat 456,295,000 195,555,000
        Alat-Alat Angkutan 0 214,480,000
        Alat Bengkel 0 0
        Alat Pertanian dan Peternakan 72,700,000 0
        Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga 550,100,000 186,100,000
        Alat Studio dan Alat Komunikasi 0 3,500,000
        Alat Ukur 242,500,000 90,000,000
        Alat-Alat Kedokteran 0 0
        Alat Laboratorium 0 0
        Alat Keamanan 0 0
    Gedung dan Bangunan 0 120,000,000
        Bangunan Gedung 0 120,000,000
        Bangunan Monumen 0 0
    Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0 0
        Jalan dan Jembatan 0 0
        Bangunan Air ( Irigasi ) 0 0
        Instalasi 0 0
        Jaringan 0 0
    Aset Tetap Lainnya 527,240,000 70,700,000
        Buku dan Perpustakaan 527,240,000 70,700,000
        Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 0 0
        Hewan/Ternak dan Tumbuhan 0 0
    Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0
        Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0
    Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0 0
        Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 0 0
Jumlah Aset Tetap 1,923,835,000 899,085,000
DANA CADANGAN 0 0
    Dana Cadangan 0 0
ASET LAINNYA 0 0
    Tagihan Penjualan Angsuran 0 0
    Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0 0
    Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0 0
    Aset Tak Berwujud 0 0
    Aset Lain-Lain 0 0
JUMLAH ASET 1,931,559,898 903,771,583
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
    Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0 0
    Utang Bunga 0 0
    Utang Pajak 0 0
    Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0 0
    Pendapatan Diterima di Muka 0 0
    Utang Jangka Pendek Lainnya 0 0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 0 0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
    Utang Dalam Negeri 0 0
    Utang Jangka Panjang Lainnya 0 0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0 0
JUMLAH KEWAJIBAN 0 0
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ( SiLPA ) 7,724,898 4,686,583
    Cadangan Piutang 0 0
    Cadangan Persediaan 0 0
    Dana Yang Harus Disediakan 0 0
    Untuk  Pembayaran Utang Jk Pendek 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 7,724,898 4,686,583
EKUITAS DANA INVESTASI
    Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 0 0
    Diinvestasikan dalam Aset Tetap 1,923,835,000 899,085,000
    Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 0 0
    Dana Yang Harus Disediakan 0 0
    untuk Pembayaran Utang Jk Panjang 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 1,923,835,000 899,085,000
EKUITAS DANA CADANGAN
    Diinvestasikan dalam Dana Cadangan 0 0
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan 0 0
JUMLAH EKUITAS DANA 1,931,559,898 903,771,583
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 1,931,559,898 903,771,583
PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS KEHUTANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008
(dalam rupiah)
Jumlah (Rp) Lebih/(Kurang)
Uraian Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi Rp %
PENDAPATAN
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
    a. Pendapatan Pajak Daerah 0 0 0
    b. Pendapatan Retribusi Daerah 0 0 0
    c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0 0 0
    d. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0 0 0
2. PENDAPATAN TRANSFER
    Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
    a. Dana Bagi Hasil Pajak 0 0 0
    b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 0 0 0
    c. Dana Alokasi Umum 0 0 0
    d. Dana Alokasi Khusus 0 0 0
        Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan 0 0 0
    Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
    a. Dana Otonomi Khusus 0 0 0
    b. Dana Penyesuaian 0 0 0
        Jumlah Pendapan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 0 0 0
    Transfer Pemerintah Provinsi
    a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 0 0 0
    b. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0 0 0
        Jumlah Pendapan Transfer Pemerintah Provinsi 0 0 0
Total Pendapatan Transfer 0 0 0
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
    a. Pendapatan Hibah 0 0 0
    b. Pendapatan Dana Darurat 0 0 0
    c. Pendapatan lainnya 0 0 0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 0 0 0
BELANJA
1. BELANJA OPERASI
    a. Belanja Pegawai 2,069,600,000 2,063,510,500 (6,089,500) (0.29)
    b. Belanja Barang 2,371,850,000 2,220,214,602 (151,635,398) (6.39)
    c. Belanja Bunga 0 0 0
    d. Belanja Subsidi 0 0 0
    e. Belanja Hibah 0 0 0
    f. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0
    g. Belanja Bantuan Keuangan 0 0 0
    Jumlah Belanja Operasi 4,441,450,000 4,283,725,102 (157,724,898) (3.55)
2. BELANJA MODAL
    a. Belanja Tanah 75,000,000 75,000,000 0 0.00
    b. Belanja Peralatan dan Mesin 1,421,495,000 1,238,995,000 (182,500,000) (12.84)
    c. Belanja Gedung dan Bangunan 0 0 0
    d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0
    e. Belanja Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0.00
    f. Belanja Aset Lainnya 0 0 0
    Jumlah Belanja Modal 1,496,495,000 1,313,995,000 (182,500,000) (12.20)
3. BELANJA TIDAK TERDUGA 0 0 0
JUMLAH BELANJA 5,937,945,000 5,597,720,102 (340,224,898) (5.73)
TRANSFER
    Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Distrik / Desa
        Bagi Hasil Pendapatan ke Distrik / Desa 0 0 0
JUMLAH BELANJA + TRANSFER 5,937,945,000 5,597,720,102 (340,224,898) (5.73)
SURPLUS ( DEFISIT ) (5,937,945,000) (5,597,720,102) 340,224,898 (5.73)
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
    a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 0 0 0
    b. Pencairan Dana Cadangan 0 0 0
    c. Hasil Penjualan Kekayaan/Aset Daerah Yang Dipisahkan 0 0 0
    d. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0 0 0
    e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0
    f. Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0
       Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0
2. Pengeluaran Pembiayaan
    a. Pembentukan Dana Cadangan 0 0
    b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0 0 0
    c. Pembayaran Pokok Utang 0 0 0
    d. Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0
       Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 0 0 0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ( SILPA ) (5,937,945,000) (5,597,720,102) 340,224,898 (5.73)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s